Borneo Nusantara, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah berada dalam tahap intensif evaluasi anggaran Rukun Tetangga (RT).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa peningkatan anggaran yang diusulkan dapat benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan.
Kata dia, dengan program saat ini yang mengalokasikan 50 juta rupiah per RT dari APBD sebesar 150 miliar rupiah, terdapat pertimbangan untuk menggandakan jumlah tersebut.
“Kajiannya kita fokus pada kemampuan anggaran daerah. Kalau dikali dua berarti butuh 300 miliar rupiah,” ujar Arianto, menandaskan pentingnya analisis tersebut pada Selasa (16/4/2024).
Menurut dia usulan tersebut sah-sah saja alias memungkinkan jika peruntukannya untuk pembangunan dan anggarannya terpenuhi.
Arianto mengaku bahwa Pemkab Kukar tidak acuh terhadap usulan tersebut.
Pemerintah daerah pun berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta gunakan dengan transparan.
“Kalau memang nanti kita menganalisis untuk kebutuhan percepatan pembangunan memungkinkan untuk ditambah, itu boleh dan tidak dilarang aturan karena itu bisa, secara regulasi,” tegasnya.
“Jangan sampai kita anggaran 100 juta rupiah, kemudian tidak optimal dan tidak berdampak pada pembangunan maupun laporan pertanggungjawaban kegiatannya,” tambah Arianto.
Dengan APBD Kukar yang mengalami peningkatan tahun ini, Arianto menyatakan bahwa ada peluang untuk meningkatkan anggaran tersebut. “Apalagi APBD Kukar naik lagi tahun ini,” tutupnya. (Adv)
