Borneo Nusantara – Samarinda, Berbicara persoalan pendidikan di kalimantan timur, nampaknya menjadi persoalan yang begitu banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.(13/9/23).
misalnya, permasalahan pemenuhan fasilitas pendidikan dianggap masih menjadi kebutuhan yang belum benar-benar terpenuhi di beberapa daerah Kalimantan Timur.
Hal tersebut pun tak lepas mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salahuddin yang menilai bahwa, fasilitas pendidikan di Kaltim dinilai sangat minim, sehingga perlu adanya perhatian ataupun pembenahan dari Pemprov Kaltim.
“Hal ini cukup disayangkan, karena mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pendidikan daerah secara menyeluruh di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
Sehingga menurutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ia pun mendorong kepada Pemprov Kaltim agar memperkuat koordinasi antarsesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Termasuk memperkuat koordinasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim, selanjutnya diupayakan untuk membentuk Satuan tugas khusus (Satgas) dalam menyelesaikan persoalan yang ada,” jelasnya.
Karena, kata dia, dengan mendorong untuk membentuk Satgas tersebut, sehingga bisa menyelesaikan persoalan ini.
“Karena ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan dinas pendidikan saja, harus bentuk Satgas. Kemudian diupayakan untuk melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan, untuk selanjutnya mereka intens melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini juga mengungkapkan, seharusnya proses transisi penyerahan aset sesuai payung hukum yang ada itu mestinya clear pada tahun 2016 lalu untuk di semua sekolah yang ada.
“Akan tetapi sayangnya di Kaltim hanya sebagian kecil saja yang sudah diserahkan. Jadi pemerintah harus perlu beri perhatian terhadap fasilitas pendidikan, agar pendidikan di Kaltim bisa bersaing dengan Provinsi yang lain,” pungkasnya. (Advertorial/DPRD Kaltim) (bn)
