Borneo Nusantra – Samarinda, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji menilai bahwa, program jaminan kesehatan belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kaltim secara merata.
Padahal menurutnya, APBD saat ini menggelontorkan sebanyak 10 persen untuk sektor kesehatan di daerah.
“Informasi terkait jaminan kesehatan sangat perlu untuk disosialisasikan secara merata khusunya bagi setiap masyarakat Kalimantan timur,” imbau Seno, belum lama ini
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa banyak sekali masyarakat kita yang belum begitu mengetahui terkait jaminan kesehatan, itu diakibatkan penyebaran informasi yang belum merata, sehingga dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut.
Sehingga, Seno berharap peran pemerintah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu bekerja sama secara optimal demi kesejahteraan masyarakat khusunya di sektor kesehatan.
“Semoga ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang sulit mendapatkan akses memperoleh jaminan kesehatan,” harapnya.
Oleh karena itu, Seno menegaskan kenaikan anggaran APBD tetap harus mengikuti konsekuensi belanja wajib di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, inspektorat, dan lainnya.
“Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bidang lain setelah belanja-belanja wajib diselesaikan terlebih dulu,” tutupnya Advertorial/DPRD Kaltim)
