Borneo Nusantara, SANGATTA – Fraksi Demokrat DPRD Kutim, menyoroti berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah lantaran dinilai belum optimal. Terutama penyediaan bidang infrastruktur dasar kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Abdi Firdaus ketika membacakan Pemandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi di ruang sidang Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023). Sidang membahas terkait Raperda APBD Kabupaten Kutim tahun anggaran 2024.
“Dengan dukungan anggaran yang kita miliki sekarang, kami berharap pemerintah lebih fokus untuk terus mengejar percepatan pembangunan infrastruktur yang sudah lama dinanti oleh masyarakat,” ujarnya di hadapan Ketua DPRD Joni, Wakil Ketua Asti Mazar Asisten Ekobang Zubair serta undangan lainya.
Secara rinci, fraksi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono inipun menyebut, yakni peningkatan infrastruktur di desa-desa kecamatan Teluk Pandan yang masih dianggap belum maksimal dan merata. Termasuk jaringan listrik di Kecamatan Bengalon, khususnya di Km 102, menjadi harapan masyarakat, karena sudah lama dinantikan oleh warga setempat. Jika ada listrik, bisa menjadi daya dukung utama untuk perekonomian warga.
“Kemudian normalisasi sungai di Kecamatan Bengalon dan Teluk Pandan, sebagai upaya pengendalian banjir saat musim hujan tiba. Kami juga meminta perhatian kepada pemerintah untuk dapat memberikan insentif kepada supir dan tenaga angkut sampah di Kecamatan Bengalon,” bebernya.
Fraksi Demokrat juga meminta agar pemerintah daerah bisa merealisasikan pembangunan sekolah setingkat SMA di sekitar desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan. Mengingat hingga saat ini, masih belum ada bangunan sekolah, sehingga para siswa masih harus ke Sangatta untuk melanjutkan jenjang pendidikannya.
“Apalagi jarak yang cukup jauh, berdampak terhadap biaya transportasi yang cukup tinggi yang harus dikeluarkan oleh Masyarakat. Kondisi ini diperparah, adanya anak-anak yang terpaksa tidak melanjutkan jenjang pendidikan. Alasannya, karena terkendala biaya yang harus dikeluarkan. Kami mohon ini juga perlu atensi kita bersama,” ujarnya.
Selanjutnya, perbaikan jalan menuju desa Pinang Raya kecamatan Sangatta Selatan, masuk dalam catatan yang diberikan oleh Fraksi Demokrat kepada pemerintah untuk bisa ditindak lanjuti. Termasuk beberapa jalan usaha tani di beberapa wilayah yang ada di Kutim. Percepatan proses desa pemekaran menjadi desa definitif demi terciptanya keadilan dan pemerataan pembangunan.
“Percepatan pembangunan di desa Sekerat dan Sekurau Atas karena desa ini sudah terdampak terhadap pabrik semen yang ada. Salah satu dampak yang sudah nyata terlihat adalah rusaknya jalan penghubung yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktifitas,” imbuhnya.(Wu-Advertorial/DPRD KUTIM)(BN).
