Borneo Nusantara, Kukar – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menekankan pentingnya percepatan penanganan stunting dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting dan Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Serentak Bulan Juni 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Sekda Kukar Sunggono ini digelar pada di Ruang Daksa Artha Gedung BPKAD Lt 3, Senin (1/7/2024).
Acara ini diikuti oleh seluruh pihak terkait baik secara daring maupun luring termasuk Plt Dinkes Kukar, Kusnandar, dan Kepala Dinas PMD Kukar, Arianto.
Dalam arahannya, Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa penanganan stunting di Kutai Kartanegara menunjukkan kemajuan signifikan.
“Kalau dilihat dari data penanganan stunting di Kutai Kartanegara tahun 2020, angka stunting sebesar 27 persen Kukar mampu menurunkan angka tersebut sekitar 10 persen menjadi 17,6 persen,” ujar Bupati Edi.
Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pencapaian tersebut, serta menekankan pentingnya konsistensi dan solusi setelah empat minggu evaluasi pelaksanaan pengukuran serentak.
Bupati Edi juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai Kecamatan Muara Kaman yang belum mencapai 100 persen pengumpulan data karena permasalahan di perusahaan sawit dan HTI.
Ia pun mengarahkan Dinas Kesehatan dan UPT terkait untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat memberikan data yang diperlukan.
“Jika akses ke perusahaan sulit, harus diberikan peringatan khusus agar penanganan stunting dan gizi buruk bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Bupati Edi berharap data yang dikumpulkan dapat menggambarkan kondisi penanganan stunting dan gizi buruk secara lebih rinci.
Ia juga meminta data dipetakan secara detail by name dan by address untuk memudahkan intervensi di lapangan.
“Setelah data ini dipetakan, kader PKK dan Posyandu di kecamatan/desa akan bergerak, dan PKK kabupaten akan merevisi selama delapan minggu pelaksanaan bagi masalah gizi buruk,” ungkapnya.
Edi juga menekankan pentingnya pemberian makanan tambahan yang seragam dan berkualitas untuk mencegah gizi buruk yang dapat mengarah ke stunting.
“Dinas Kesehatan harus mendorong standar Posyandu agar menu makanan tambahan bisa seragam dan berkualitas, seperti telur dan susu,” pungkas Edi. (Adv)
