KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berkomitmen keras dalam menurunkan angka stunting yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah.Gizi buruk pada anak-anak ini tidak hanya mengancam kesehatan mereka, tetapi juga berisiko memengaruhi masa depan pembangunan Kutim.
Untuk itu, pemerintah setempat terus melakukan berbagai upaya guna memastikan program penurunan stunting berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
Salah satu langkah penting yang diambil adalah penyelenggaraan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim pada Senin (4/11/2024) di Meeting Room DPPKB.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerapan SPIP dalam program penurunan stunting, serta manajemen risiko dalam pemerintahan.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyampaikan bahwa SPIP merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen membangun sistem yang solid agar program penurunan stunting di Kutim dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar Achmad dalam sambutannya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim yang memberikan kontribusi dalam pemaparan terkait pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah. Kurnia, perwakilan DPPKB, menjelaskan bahwa penerapan SPIP dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program. Dengan sistem yang lebih terkontrol, setiap kegiatan yang dilaksanakan diharapkan memberikan hasil yang lebih konkret dan terukur.
Workshop ini diikuti oleh 54 peserta, yang terdiri dari pejabat struktural, staf DPPKB, perwakilan perangkat daerah, dan kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung. Diharapkan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan manajemen risiko yang lebih baik dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menghadapi masalah stunting.(Adv)
