Kutai Timur –– Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, Pemkab Kutai Timur (Kutim) menjadikan keamanan data dan sistem informasi sebagai prioritas utama. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim mengambil langkah tegas dengan memperkuat infrastruktur digital melalui pemasangan jaringan fiber optic di kawasan pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, mengungkapkan pentingnya penguatan keamanan digital dalam rapat penyusunan masterplan Digital Government Service (DGS) 2025-2029 yang digelar pada Jumat (8/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, Ronny menekankan perlunya integrasi teknologi informasi di seluruh perangkat daerah agar dapat terhubung secara langsung dengan sistem Diskominfo.
“Keamanan dan pengelolaan teknologi harus dipahami secara menyeluruh. Semakin mudah kita mengakses, semakin rentan kita untuk diakses, dan itu kadang tidak kita sadari,” ujarnya.
Pemasangan jaringan fiber optic di Kutai Timur diharapkan dapat memperkuat perlindungan data dan informasi penting dari ancaman serangan siber.
Teknologi ini menawarkan kecepatan dan stabilitas yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kebocoran data serta meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan siber yang dapat merusak atau mencuri informasi.
“Dengan jaringan fiber optic, kami berharap sistem keamanan digital kami akan lebih kuat dan data perangkat daerah tetap aman,” tambah Ronny.
Selain aspek teknis, jaringan fiber optic juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja perangkat daerah. Sebelumnya, perangkat daerah menggunakan sistem atau jaringan yang berbeda-beda, sehingga menghambat koordinasi.
Kini, dengan integrasi fiber optic, Ronny berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih sinergis dalam membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan bersama.
“Kami ingin menciptakan keseragaman dalam pengelolaan data dan sistem agar lebih efisien dan terpusat,” jelasnya.
Diskominfo Kutim tidak hanya fokus pada pemasangan jaringan, tetapi juga mengajak perangkat daerah untuk berdiskusi dan mengidentifikasi tantangan di bidang teknologi.
“Kami mengundang semua pihak untuk terbuka dalam menyampaikan kendala yang dihadapi, agar kita bisa menemukan solusi yang tepat. Ke depannya, ini akan memudahkan perencanaan program digital yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah,” tutup Ronny.(Adv)
