Kutai Timur – Proses gugatan yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan pihak terkait terus diperhatikan secara serius oleh Pemkab Kutim. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga kepentingan daerah dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Gugatan ini menjadi sorotan utama karena berkaitan dengan isu yang sangat penting bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kutim, Poniso Suryo Renggono, menjelaskan bahwa saat ini gugatan tersebut masih dalam proses dan dijadwalkan untuk sidang terakhir pada 3 Desember 2024. “Gugatan ini masih dalam proses di MK. Sidang terakhir dijadwalkan pada 3 Desember mendatang, dan kita menunggu tanggapan serta keputusan dari MK,” ujarnya saat ditemui di kantor Bupati Kutim.
Poniso menegaskan bahwa dirinya hadir dalam setiap sidang di MK sebagai perwakilan Pemkab Kutim, sesuai dengan arahan PJ Bupati. “Saya hadir dalam setiap sidang di MK sebagai perwakilan dari pemerintah kabupaten, sesuai arahan PJ Bupati. Hal ini untuk memastikan kepentingan daerah diwakili dengan baik,” tambahnya.
Pemerintah Kutim juga sangat memperhatikan masukan dan pandangan dari Wali Kota Bontang, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa ini. “Kita ingin mengetahui pandangan dan tanggapan dari Wali Kota Bontang, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian masalah ini,” jelas Poniso.
Sebagai langkah terakhir, Pemkab Kutim menegaskan bahwa mereka siap untuk mengikuti apapun keputusan yang nantinya dikeluarkan oleh MK. “Kami dari pemerintah daerah siap mengikuti segala keputusan yang nantinya diputuskan oleh MK. Kami berkomitmen menjaga prinsip asas pemerintahan dan integritas dalam setiap proses yang ada,” ujar Poniso. Pemkab Kutim berharap proses hukum ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil untuk semua pihak.(Adv/Bn-Ns04)
