SAMARINDA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memperkuat pembangunan infrastruktur. Hal ini penting karena pembangunan infrastruktur merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses masyarakat.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk mempercepat realisasi berbagai proyek infrastruktur strategis di wilayahnya.
“Di Kutim, Bapak Gubernur akan mendukung penuh terutama investasi yang akan terus masuk ke pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dan meningkatkan sarana prasarana KEK MBTK Kaliorang agar lebih optimal. Kami ingin memastikan setiap daerah memiliki infrastruktur yang memadai,” ujar Ardiansyah di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, jembatan, transportasi, hingga jaringan komunikasi juga penting untuk memperluas konektivitas antarwilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Ardiansyah juga mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Pemprov tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Rudy mengatakan, pihaknya juga menaruh perhatian pada penguatan ketahanan pangan dan transformasi digital di sektor pemerintahan. “Kemandirian pangan adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Rudy.
Ia juga mendorong agar desa-desa berinovasi sesuai potensi lokal dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam birokrasi.
“Teknologi bisa membantu kita dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efektif,” tambahnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan di Kaltim memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. “Keberhasilan pembangunan memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan,” tutupnya. (ADV/ProkopimKutim/BN)
