MUARA ANCALONG – Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi memimpin rapat koordinasi strategis yang digelar di Kantor Kecamatan Muara Ancalong untuk membahas kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayah pedalaman. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa perbaikan jalan harus dimulai segera dengan dukungan perusahaan di sekitar, tanpa menunggu dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
Pertemuan ini dihadiri Camat Muara Bengkal Norhadi, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Muara Bengkal. Dalam arahannya, Mahyunadi menegaskan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sesuai regulasi yang berlaku.
“Saya rasa tidak perlu kita mengingatkan kewajiban CSR atau bahkan sanksi jika tidak melaksanakan CSR. Karena setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah kerjanya wajib memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Mahyunadi.
Ia menyebutkan dasar hukum pelaksanaan CSR, antara lain Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012, dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Suasana rapat berjalan kondusif dan produktif. Semua perusahaan yang hadir menyatakan komitmen memperbaiki jalan di Desa Senambah dan sekitarnya yang rusak parah secara gotong royong. Perbaikan akan dilakukan menggunakan alat berat dan material dari perusahaan, tanpa menunggu proyek pemerintah.
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” kata Mahyunadi mengutip.
Ia mengapresiasi semangat kolaborasi perusahaan yang menunjukkan bahwa CSR bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari kepedulian nyata terhadap masyarakat.
“CSR bukan soal besar-kecilnya dana. Tapi soal kemauan untuk peduli, dan bertindak nyata. Saya kira dari hasil sumber daya alam yang dihasilkan untuk keuntungan perusahaan, wajar bila perusahaan membagikan setidaknya Rp10 miliar tiap tahun, untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/ProkopimKutim/BN)
