SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menyiapkan enam langkah prioritas untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Langkah itu disampaikan Wakil Bupati H Mahyunadi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutim di Ruang Meranti, Bukit Pelangi, Sangatta.
Adapun enam langkah dimaksud yakni: operasi pasar di seluruh kecamatan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani, distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui mobil inflasi, pelaporan kinerja TPID setiap triwulan, penyusunan Road Map 2025–2027, serta pengawasan ketat distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
“Keberhasilan pengendalian inflasi tak semata-mata mengukur berapa persen harga naik atau turun, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, langkah konkret tersebut akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus memberi kepastian bagi petani, pedagang, dan konsumen.
Kegiatan yang difasilitasi Bagian Ekonomi Setkab Kutim ini juga menjadi momentum peluncuran awal rancangan Road Map TPID 2025–2027 sebagai panduan kerja ke depan.
“Kita tidak sedang meniadakan inflasi, karena dalam batas wajar inflasi itu sehat. Tapi kita harus memastikan inflasi yang terjadi adalah inflasi yang terkendali dan mendorong pertumbuhan,” ujar Mahyunadi.
Dengan terbentuknya Road Map baru dan strategi konkret yang disampaikan, Kutim kini menapaki jalan baru dalam pengelolaan stabilitas harga. Inflasi tak lagi dipandang sebagai sekadar angka dalam laporan statistik, tapi sebagai wajah nyata kesejahteraan rakyat di pasar-pasar desa, ladang petani, dan dapur keluarga. (ADV/ProkopimKutim/BN)
