BORNEONUSANTARA.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat ekosistem pendidikan inklusif yang menyatukan sekolah, guru, dan orang tua dalam satu gerakan besar, memastikan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) terpenuhi tanpa batasan. Melalui penyiapan ratusan guru inklusi, Pemkab Kutim ingin membangun sekolah yang tidak hanya ramah belajar, tetapi juga ramah perbedaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menegaskan, pemerintah tidak ingin ada satu pun anak yang tertinggal dari dunia pendidikan hanya karena kondisi khusus yang mereka miliki. “Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik atau kondisi khusus. Semua sekolah nanti punya minimal satu guru inklusi,” ujarnya.
Hingga kini, sudah ada 121 guru inklusi yang menyelesaikan pendidikan formal, sementara sekitar 300 guru lainnya tengah menempuh kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pemerintah menargetkan total guru inklusi mencapai 600 orang pada 2026, sebuah angka yang jarang dicapai daerah lain di Kalimantan Timur. “Kami tidak cukup hanya dengan pelatihan singkat atau bimtek. Para guru harus kuliah dan punya kompetensi akademik agar benar-benar mampu mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus,” jelas Mulyono.
Namun, penerapan pendidikan inklusif tidak cukup hanya mengandalkan guru. Kolaborasi orang tua dan sekolah menjadi elemen penting yang kini ikut diperkuat Disdikbud. Pemerintah mulai menjalankan pendekatan baru mengajak orang tua memahami kebutuhan anak, memberikan ruang komunikasi antara guru dan keluarga, serta menyiapkan pendampingan rutin agar proses pembelajaran berjalan optimal.
Program ini juga menjawab keterbatasan layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang belum tersebar merata di seluruh kecamatan. Dengan menempatkan guru inklusi di sekolah reguler, ABK dapat belajar bersama teman sebaya tanpa harus berpindah jauh dari lingkungan keluarga.
“Konsepnya bukan lagi satu sekolah inklusi, tapi semua sekolah harus siap menjadi inklusif,” tegas Mulyono.
Kebijakan ini menjadi fondasi lahirnya ekosistem pendidikan yang lebih manusiawi, sekolah memahami karakter anak, guru memiliki kompetensi akademik, orang tua terlibat aktif, dan anak-anak tumbuh dengan percaya diri. Kutai Timur kini bergerak menuju sistem pendidikan yang benar-benar “untuk semua”, tanpa kecuali menjadikan inklusi bukan sekadar program, tetapi budaya bersama. (adv/diskominfokutim/yap)
