Bengalon, 4 Juni 2026 – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menghadiri acara Syukuran Pesta Adat Panen Mecaq Undat 2026 yang digelar masyarakat Desa Persiapan Tepian Budaya, Kecamatan Bengalon, Rabu (4/6/2026).
Kehadiran Mahyunadi disambut hangat oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga yang memadati lokasi kegiatan. Pesta adat panen Mecaq Undat merupakan tradisi yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta bentuk pelestarian budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
Dalam sambutannya, Mahyunadi mengapresiasi masyarakat yang terus menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, tradisi adat seperti Mecaq Undat menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas daerah sekaligus mempererat persatuan masyarakat.
“Tradisi ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen, tetapi juga menjadi warisan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Mahyunadi juga menanggapi aspirasi masyarakat terkait keterbatasan akses telekomunikasi di wilayah Desa Persiapan Tepian Budaya. Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Timur guna mencari solusi atas persoalan jaringan yang masih menjadi keluhan warga.
“Setelah pulang dari acara ini, saya akan berkoordinasi dengan Kominfo terkait persoalan sinyal atau jaringan di wilayah ini. Mudah-mudahan ke depan masyarakat dapat menikmati akses komunikasi yang lebih baik,” kata Mahyunadi di hadapan warga.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang berharap peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi dapat segera terwujud untuk mendukung aktivitas sehari-hari, pendidikan, hingga perekonomian masyarakat.
Acara Syukuran Pesta Adat Panen Mecaq Undat 2026 berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan adat, pertunjukan seni budaya, dan doa bersama. Kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mensyukuri hasil panen sekaligus mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat setempat.(BN-M01)
