Balikpapan – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Aula Pemerintah Kota Balikpapan, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas implementasi kebijakan daerah khusus, tata kelola pemerintahan, serta persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan nasional.
Kunjungan kerja yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, DPRD, serta berbagai instansi terkait ini bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan berbagai regulasi yang menjadi kewenangan Komisi II DPR RI.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setkab Kutim, Trisno, yang hadir mewakili Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari kepastian hukum pertanahan, penyelesaian konflik lahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Trisno, pertemuan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan dan pembangunan wilayah.
“Melalui dialog langsung dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah pusat, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat memperoleh perhatian serta solusi yang tepat, sehingga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.
Diharapkan hasil pertemuan tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan regulasi dan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah dan sektor pertanahan demi mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
