Borneo Nusantara, SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmy, menanggapi desakan yang dilontarkan oleh Perwakilan Forum Pemuda Kutai Timur (Pekutim), Alim Bahri, mengenai dugaan praktik jual beli proyek di Kutim yang dinilai merugikan masyarakat. Usai mendengar laporan tersebut, orang nomor satu di DRPD Kutim ini langsung menegaskan bahwa akan berkomitmen untuk memastikan setiap proyek yang berjalan di Kutim dapat terlaksana secara trasnparan.
“Jadi tadi mereka meminta agar tidak ada mafia anggaran dan kami memahami bahwa pokir bukan dinilai dari besaran anggaran, tetapi dari judul usulan yang benar-benar prioritas bagi masyarakat,” ujar Jimmy kepada awak media di Kantor DPRD Kutim, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Selasa (29/10/2024).
Lebih lanjut, DPRD Kutim dan pemerintah setempat terus berupaya untuk mengurangi praktik-praktik yang sekiranya merugikan masyarakat, sembari memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan harapan dan terserap secara maksimal. Tidak lupa juga, ia Kembali menegaskan bahwa DPRD Kutim akan terus mendukung kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat luas.
“Kami berharap langkah-langkah ini membawa kebaikan bagi kita semua dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” ungkapnya sembari tersenyum.
Sebelumnya, Forum Pekutim yang diwakili oleh Alim Bahri, menyampaikan kritik keras terhadap dugaan praktik jual beli proyek di Kutim. Alim menyerukan agar DPRD Kutim segera mengambil langkah tegas dalam memberantas mafia-mafia proyek yang kerap berulah.
“Kami sangat miris melihat situasi ini. Isu yang berkembang terkait adanya potongan sebesar 10 hingga 12 persen dalam proses pekerjaan sangat meresahkan,” beber Alim yang terlihat kesal usai mendengar isu yang berseliweran bebas.
Menurutnya, DPRD Kutim perlu menjalankan fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan agar anggaran yang begitu besar dapat benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, Ia menyebutkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami ingin DPRD melaksanakan tugas pengawasannya dengan benar, memastikan bahwa anggaran tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” harapnya.
Lebih lanjut, Alim menyebutkan bahwa proyek-proyek yang sedang menjadi sorotan melibatkan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Ia menduga proyek-proyek ini telah menjadi lahan bisnis pribadi bagi sebagian pihak.
“Oleh karena itu, kami mendorong pihak-pihak terkait, terutama DPRD, kepolisian, dan kejaksaan, untuk turun tangan dalam melakukan pencegahan agar potensi korupsi bisa diminimalisir,” tutupnya. (ADV/dd)
