Borneo Nusantara, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, mengungkapkan kepada awak media bahwa salah satu keinginan terbesarnya untuk bergabung dalam Komisi B DPRD Kutim ialah agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil II) yang sebagain besar wilayahnya disana bergerak di sektor perkebunan dan pertanian.
“Saya ingin masuk Komisi B agar bisa memastikan ada perwakilan yang mengawal program-program penting bagi masyarakat di sektor perkebunan dan pertanian,” kata Yusri Yusuf di Ruang Kerjanya pada Jumat (1/11/2024).
Selain itu, Yusri mengungkapkan bahwa salah satu keinginan terbesarnya agar warga di dapilnya mendapatkan kepastian hukum terkait tanah dan sawah yang mereka kelola. Hal ini dinilai penting, sebab dengan adanya kepastian hukum maka setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil panen dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Banyak warga yang berharap pemerintah membantu menyediakan legalitas lahan agar mereka bisa mengolah tanah dengan tenang dan aman,” jelasnya secara singkat.
Menurut Yusri, masalah utama yang sering dihadapi masyarakat adalah ancaman pengambilalihan lahan oleh perusahaan besar. Hal ini sering kali terjadi karena masyarakat tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
“Warga ingin ada perda yang mengatur legalitas lahan, agar tanah mereka tidak diambil alih perusahaan tambang. Sering kali perusahaan menawarkan kompensasi, dan karena tidak punya pilihan, warga pun menyetujuinya,” terangnya.
Yusri menambahkan bahwa regulasi tersebut sangat penting bagi warga agar mereka tidak mudah digusur dari lahan yang sudah digarap bertahun-tahun.
“Kalau ada perda yang mengatur legalitas tanah, masyarakat tidak akan mudah tergiur oleh tawaran pihak luar, karena mereka memiliki perlindungan hukum,” tambahnya.
Sebagai informasi, Komisi B DPRD Kutim memiliki tugas di sektor ekonomi dan keuangan, termasuk di antaranya bidang pertanian dan perkebunan yang memang menjadi fokus Yusri.
“Saya memang berniat mengawal kepentingan masyarakat di sektor perkebunan dan pertanian. Untuk bidang lainnya, seperti bisnis dan ekonomi, bisa diprioritaskan kemudian,” tutupnya. (ADV/dd)
