Borneo Nusantara, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, membeberkan bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kutim tahun 2024 hingga saat ini, baru mencapai 29,47 persen dari total APBD-P 2024 sebesar 14 triliun rupiah. Orang nomor satu di Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutim ini menyatakan keprihatinannya atas rendahnya realisasi anggaran tersebut yang sudah berjalan di triwulan ketiga.
“Terus terang, ini bukan hal yang mudah disampaikan. Sebagai anggota DPRD, kami merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab kami. Kami sudah beberapa kali mengingatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk memaksimalkan serapan anggaran,” ujar Faizal kepada awak media pada Jumat (1/11/2024).
APBD Kutai Timur tahun 2024 awalnya hanya sebesar Rp9,1 triliun, namun mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp14 triliun dalam APBD Perubahan. Peningkatan ini didorong oleh dua kebijakan baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 yang mengatur perpajakan pada usaha batu bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit.
“Ini kali pertama Kutai Timur memperoleh DBH dari sektor sawit, sehingga anggaran kita bertambah cukup besar,” tambahnya.
Lebih lanjut, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari APBD 2023 yang mencapai Rp1,7 triliun turut memperbesar total anggaran tahun ini. Namun, Faizal mengaku prihatin lantaran anggaran besar tersebut belum termanfaatkan dengan optimal.
“Dengan dana sebesar itu, kita seharusnya bisa mempercepat pembangunan. Tapi kenyataannya serapan anggaran masih sangat rendah,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengadakan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sebanyak empat kali sepanjang tahun 2024, yakni pada Februari, April, Juli, dan terakhir Oktober. Radalok bertujuan untuk memantau serta mengevaluasi progres anggaran.
“Pada rapat di bulan April, serapan anggaran hanya 8,2 persen. Lalu pada Juli naik menjadi 20,58 persen. Namun sampai Oktober ini baru mencapai 29,47 persen, masih jauh dari target 75 persen yang kita harapkan,” katanya.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, Faizal meragukan kemungkinan serapan anggaran bisa mencapai target.
“Melihat perkembangan ini, saya pesimistis anggaran sebesar Rp14 triliun bisa terserap seluruhnya. Waktu kita tinggal dua bulan lagi, dan ini sangat sempit untuk mengejar sisa anggaran yang belum terpakai,” pungkasnya. (ADV/dd)
