KUTAI TIMUR – Sebagian masyarakat di Kabupaten Kutai Timur masih enggan memeriksakan kesehatan ke puskesmas atau rumah sakit. Ketakutan terhadap tindakan medis atau asumsi negatif tentang kualitas layanan sering menjadi alasan utama. Akibatnya, mereka memilih pengobatan alternatif yang dirasa lebih nyaman meskipun belum tentu efektif.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kutai Timur, Harwarti, menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan bagi masyarakat. SPM ini dirancang untuk memastikan setiap warga menerima layanan kesehatan sesuai kebutuhan.
“Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah peduli terhadap kesehatan mereka. Ada standar pelayanan minimal yang diterapkan untuk berbagai jenis penyakit, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan diri,” ujar Harwarti.
Ia menjelaskan, ada 12 jenis layanan kesehatan yang termasuk dalam SPM. Di antaranya adalah layanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, hingga lansia. Selain itu, layanan ini juga mencakup penanganan untuk penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tuberkulosis (TBC), dan risiko terinfeksi HIV.
“Setiap kelompok usia dan jenis penyakit memiliki standar pelayanannya masing-masing, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesehatan warganya,” tambah Harwarti.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan di fasilitas yang tersedia seperti puskesmas atau rumah sakit. Pemeriksaan rutin memungkinkan deteksi dini terhadap penyakit, sehingga tindakan medis dapat segera dilakukan sebelum kondisi memburuk.
Dengan memahami dan memanfaatkan layanan SPM ini, masyarakat Kutim diharapkan lebih percaya diri dalam menjaga kesehatan mereka melalui fasilitas kesehatan resmi.(Adv)
