Kutai Timur – Pada Kamis, 21 November 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-XIX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025. Rapat ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pembangunan daerah dengan penyampaian Nota Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ade A Yulkafilah, hadir mewakili Pjs Bupati Kutim, membawa kabar baik mengenai proyeksi anggaran daerah tahun depan.
Kepala BPKAD Kutim, Ade A Yulkafilah, memaparkan bahwa APBD 2025 dirancang dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp11,15 triliun, dengan alokasi belanja sebesar Rp11,13 triliun. Belanja daerah ini akan dialokasikan untuk mendukung penguatan sektor ekonomi berbasis pertanian, serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar. “APBD 2025 juga dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, dengan fokus pada penguatan daya saing ekonomi berbasis sektor pertanian dan penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan,” jelas Ade.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dalam sambutannya menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Ia mengapresiasi langkah-langkah Pemkab dalam menyusun anggaran yang realistis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Rapat ini adalah implementasi dari Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Jimmi.
Dengan belanja yang difokuskan pada sektor-sektor penting seperti belanja modal dan operasional, Pemkab Kutim berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang terencana dengan baik. Ade optimis, “Kami berharap masyarakat mendukung program-program pembangunan yang telah dirancang, demi terwujudnya kesejahteraan bersama.(Adv/Bn-Ns04)
