Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mempertegas komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Amaris, Samarinda, dihadiri Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma (AHK), Kepala Bappeda Noviari Noor, dan Plt Sekretaris Bappeda M. Syaiful.
Dalam sambutannya, AHK menegaskan bahwa validasi data kemiskinan merupakan langkah awal untuk memastikan efektivitas program. “Basis data yang valid adalah kunci utama. Dengan data akurat, kita dapat menjalankan program yang tepat sasaran dan menghindari duplikasi bantuan,” ungkapnya.
Tak hanya data, AHK juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Rakor ini bertujuan menyelaraskan upaya berbagai pihak untuk menciptakan solusi konkret.
Isu utama dalam rakor ini meliputi penyelarasan data kemiskinan, optimalisasi dana desa, dan inovasi pemberdayaan masyarakat. Kepala Bappeda Noviari Noor menambahkan, penyelarasan data diperlukan agar kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM dapat menerima manfaat secara optimal.
Selain itu, inovasi pemberdayaan masyarakat juga menjadi sorotan. Pemkab Kutim berencana memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
“Kita tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya,” kata AHK.
Hasil rakor ini akan menjadi panduan dalam penyusunan program prioritas 2025. Pemkab Kutim berkomitmen menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan. “Ini adalah tanggung jawab moral kita semua untuk memastikan warga Kutim hidup lebih layak,” tegas AHK.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan keberlanjutan program, dan menciptakan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.(Adv)
