KUTAI TIMUR – Rapat Paripurna ke-XIX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 di DPRD Kutai Timur (Kutim) pada Kamis (21/11/2024) menjadi momen penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutim menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, yang memimpin rapat, menekankan bahwa pembahasan APBD bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang keberpihakan terhadap masyarakat melalui program-program prioritas yang dapat memberikan dampak langsung.
Dia juga mengapresiasi upaya Pemkab Kutim dalam menyusun rancangan APBD yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade A Yulkafilah, menjelaskan bahwa pendapatan daerah untuk 2025 diproyeksikan mencapai Rp 11,15 triliun, dengan belanja daerah sebesar Rp 11,13 triliun. Fokus alokasi belanja meliputi penguatan daya saing ekonomi berbasis sektor pertanian, peningkatan pelayanan dasar, serta integrasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.
Alokasi belanja daerah di antaranya adalah Belanja Operasi sebesar Rp 5,60 triliun, Belanja Modal Rp 4,32 triliun, dan Belanja Transfer Rp 1,19 triliun. Selain itu, Rp 15 miliar akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memperkuat kapasitas ekonomi lokal.
Ade menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang.
“Kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Dengan target proyeksi pendapatan yang optimistis dan alokasi anggaran yang terarah, APBD 2025 diharapkan menjadi instrumen vital bagi Kutai Timur dalam mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing ekonomi.(Adv)
