SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) berupaya menekan angka stunting dengan memperkuat pendekatan kolaboratif lintas sektor. Melalui program Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) Kutim menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat layanan bagi masyarakat, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kawasan transmigrasi.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, menyampaikan bahwa pendekatan integratif menjadi kunci dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan.
“Dengan partisipasi aktif seluruh pihak, kita dapat menurunkan angka unmet need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program KB secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan visi Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.”
Sebagai bagian dari Proyek Prioritas Nasional (PRO PN), kegiatan ini menargetkan 100 akseptor baru pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Di sela kegiatan, juga dilakukan penyerahan bantuan kepada 12 keluarga berisiko stunting. Ini merupakan hasil kerja sama antara BKKBN Provinsi Kaltim, DPPKB Kutim, dan PT Pama Persada Nusantara.
BKKBN Provinsi Kaltim turut memperkuat layanan dengan menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit untuk RSU Medika Utama Sangatta. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses layanan KBKR sekaligus memperkuat fasilitas kesehatan di daerah.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Kutim berharap tercipta dampak berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, menuju generasi Kutim yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. (ADV/ProkopimKutim/BN)
