SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tengah bersiap menerapkan sistem sanitary landfill dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sistem ini akan menggantikan pola lama, open dumping yang selama ini menjadi sumber persoalan lingkungan.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, dalam konsultasi publik penyusunan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan langkah ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan serta penyusunan RPPLH.
“Selama ini kita masih menggunakan sistem open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, pemerintah daerah sudah mulai beralih ke sanitary landfill yang lebih aman dan berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Sistem sanitary landfill adalah mengelola sampah dengan melakukan pemadatan dan pelapisan setiap harinya dengan tanah, serta mengelola residu sampah, baik berupa gas atau cairan agar tidak mencemari tanah dan udara di lingkungan sekitarnya. Sedangkan sistem open dumping, hanya membuang dan menumpuk sampah begitu saja, tanpa pengelolaan lebih jauh. Open dumping menyebabkan TPA cepat penuh dan lebih mencemari lingkungan di sekitarnya.
Noviari menambahkan, perlu transisi untuk mengubah ke sistem sanitary landfill. Harus ada kerja sama multipihak. “Tantangannya adalah masih adanya penolakan warga terhadap keberadaan TPA modern dan rendahnya kesadaran pemilahan sampah,” ungkapnya.
Konsultasi publik yang digelar DLH Kutim turut menghadirkan perwakilan KLHK, Kemenkumham, dan akademisi dari UGM. Forum ini membahas penyusunan RPPLH sebagai dasar kebijakan lingkungan daerah.
Noviari berharap ke depan Kutim juga mampu mengembangkan inovasi ekonomi sirkular melalui pengomposan, daur ulang, hingga pemanfaatan energi dari sampah. “Dari open dumping menuju sanitary landfill adalah langkah awal untuk masa depan Kutim yang lebih bersih dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV/ProkopimKutim/BN)
