
BORNEONUSANTARA.ID, SANGATTA – Program seragam sekolah gratis yang akan mulai dibagikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada akhir November hingga awal Desember 2025 ternyata tidak hanya membawa manfaat bagi dunia pendidikan, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi bagi pelaku usaha lokal, khususnya para penjahit dan UMKM konveksi di beberapa kecamatan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, menegaskan, seragam gratis merupakan komitmen Pemkab untuk pemerataan pendidikan. “Seragam ini kami berikan untuk semua siswa, tanpa membedakan status sekolah. Swasta juga mendapatkan hak yang sama,” ujarnya.
Namun di balik itu, proses pengadaan seragam juga memberi peluang bagi banyak UMKM agar terlibat pada pengerjaan seragam, mulai dari seragam wajib, olahraga, pramuka, hingga batik khas Kutim.
Di beberapa kecamatan seperti Sangatta Selatan, Muara Bengkal, Kaubun, dan Kongbeng, sejumlah konveksi lokal dilaporkan ikut menggarap pesanan seragam dalam skema penyaluran tahun ini. Keikutsertaan mereka tidak hanya membantu mempercepat distribusi seragam, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal. Banyak pekerja mingguan dan harian ikut terserap dalam proses produksi, mulai dari penjahitan, penyablonan, hingga pengepakan.
Bagi UMKM jahit, program ini menjadi momentum langka karena permintaan seragam meningkat drastis dalam waktu singkat. Beberapa pemilik konveksi bahkan mengungkapkan bahwa mereka menambah tenaga kerja sementara untuk memenuhi tenggat waktu pengiriman. Hal ini turut membawa dampak positif terhadap perekonomian rumah tangga di sekitar lokasi usaha.
Seragam gratis yang dibagikan tahun ini juga dilengkapi dengan starter kit untuk jenjang PAUD, berupa tas, sepatu, dan perlengkapan belajar. Semua diberikan gratis tanpa pungutan apa pun. “Seluruhnya gratis, tidak ada pungutan apa pun dari sekolah,” tegas Mulyono.
Selain itu, Pemkab Kutim tetap menyalurkan beasiswa untuk sekitar 20 persen siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu sebagai pendamping program seragam gratis. Kombinasi kebijakan ini tidak hanya menekan angka putus sekolah, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Program seragam gratis bukan hanya tentang akses pendidikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Dengan melibatkan pelaku UMKM lokal, Pemkab Kutim menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan bisa menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah. Pemkab berharap dampak positif ini terus meluas sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kutai Timur. (adv/diskominfokutim/yap)







