BORNEONUSANTARA.ID, SANGATTA – Rencana pembangunan Museum Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah daerah menegaskan bahwa proyek tersebut tidak akan ditinggalkan, meski kondisi anggaran masih jauh dari ideal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim kini mulai menyusun skema pembiayaan campuran (hybrid funding) sebagai solusi agar pembangunan dapat dimulai tahun depan.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim, Padliyansyah, menegaskan, keterbatasan anggaran daerah memang menjadi tantangan paling besar yang menghambat proyek tersebut. “Itu yang memang benar ya tantangannya, oleh karena itu ke depannya di tahun depan kita akan tetap mencari alternatif bagaimana museum ini harus terbangun,” ujarnya.
Menurutnya, situasi ini memaksa pemerintah daerah melakukan terobosan baru, salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor. Selama ini, pembangunan museum hanya mengandalkan APBD, namun kondisi fiskal tahun 2025 membuat opsi tersebut tidak memungkinkan untuk sementara waktu.
Padliyansyah menyebutkan, salah satu jalur yang kini dipertimbangkan serius adalah kemitraan dengan perusahaan yang beroperasi di Kutim. “Kita akan berusaha bermitra dengan pihak-pihak terkait, misalkan perusahaan yang ada di sekitar. Saya yakin kalau bergotong-royong para perusahaan ini membantu dan dibenarkan oleh hukum, undang-undang itu kita cari,” jelasnya.
Pihaknya juga tengah mengkaji mekanisme pembentukan forum kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sebagai wadah koordinasi pendanaan, program, serta timeline pembangunan. “Kalau nggak ada peluang di Pemda, kita mencari ke pihak swasta. Apakah perlu membentuk forum kah? Itu yang mau saya tindak lanjuti tahun depan,” tegasnya.
Selain sektor swasta, Disdikbud tetap membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Namun, Padliyansyah mengakui bahwa akses bantuan pusat seringkali membutuhkan waktu, verifikasi, dan proses administrasi berlapis.
Di sisi lain, masyarakat Kutai Timur terus mendorong agar museum segera dibangun. Museum tersebut dianggap penting sebagai ruang pelestarian sejarah, pusat edukasi, sekaligus identitas budaya daerah. Dengan kebutuhan anggaran mencapai kisaran Rp15 miliar untuk pembangunan fisik saja, Padliyansyah menilai kolaborasi menjadi satu-satunya jalan realistis dalam kondisi fiskal saat ini.
“Ini bukan hanya proyek bangunan, tapi proyek peradaban. Kita harus jaga semangatnya agar museum ini tetap jadi kenyataan,” ujarnya. (adv/diskominfokutim/yap)
