BORNEONUSANTARA.ID, SANGATTA – Penundaan pembangunan Museum Kutai Timur (Kutim) akibat kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berimplikasi pada tertahannya proyek infrastruktur, tetapi juga dinilai berdampak pada hilangnya ruang edukasi publik yang penting bagi masyarakat, terutama generasi muda. Sejumlah pemerhati sejarah dan budaya menyayangkan terhapusnya alokasi Rp2 miliar yang semula disiapkan untuk memulai pembangunan museum tahun 2025.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim, Padliyansyah, mengungkapkan, anggaran tersebut harus dihapus karena penyesuaian fiskal yang melanda seluruh organisasi perangkat daerah. “Iya, Alhamdulillah untuk pembangunan museum sementara karena kemarin efisiensi, kita anggarkan ada 2M terhapus,” ujarnya.
Dengan penghapusan tersebut, proyek museum yang seharusnya mulai dikerjakan tahun ini resmi dihentikan sementara. “Maka untuk tahun ini stop dulu, mudah-mudahan di tahun depan ada,” jelasnya.
Padliyansyah menegaskan, museum bukan sekadar proyek bangunan, tetapi kebutuhan penting untuk menjaga warisan sejarah Kutim yang selama ini tersebar di berbagai komunitas, kampung adat, hingga koleksi pribadi budayawan. Tanpa museum, ia menilai dokumentasi sejarah daerah berpotensi tercecer dan sulit diakses generasi penerus.
Sementara itu, berdasarkan kajian konsultan, pembangunan fisik museum membutuhkan dana sekitar Rp15 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan interior, kurasi, hingga pengadaan koleksi yang akan menjadi identitas museum. “Itu untuk bangunannya saja, belum termasuk isinya,” terangnya.
Untuk mengatasi ketertundaan ini, Disdikbud Kutim tengah menyiapkan langkah alternatif dengan menjajaki peluang pendanaan pemerintah pusat. “Akhir tahun ini saya akan ke pusat untuk menindaklanjuti, siapa tahu ada bantuan dari pemerintah pusat untuk segera dibangun museum itu,” katanya.
Meski demikian, rencana lokasi museum tetap tidak berubah. Bangunan akan didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, kawasan yang disebut strategis untuk akses pendidikan dan publik.
Sejumlah penggiat sejarah lokal mengaku, penundaan ini memperlambat upaya merangkum perjalanan Kutai Timur dalam bentuk yang mudah diakses masyarakat. Tanpa museum, edukasi sejarah masih bergantung pada sekolah, sanggar budaya, dan kegiatan komunitas yang kapasitasnya terbatas.
“Anak-anak sekolah butuh ruang belajar yang bisa mereka sentuh langsung. Museum itu seharusnya tempat mereka mengenal siapa mereka,” kata salah satu pemerhati budaya di Sangatta. (adv/diskominfokutim/yap)
