BORNEONUSANTARA.ID, SANGATTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun ini tidak hanya menghentikan beberapa kegiatan kebudayaan di Kutai Timur (Kutim), tetapi juga menghambat proses pemetaan budaya yang selama ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan kebijakan kebudayaan daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mengakui bahwa sejumlah program strategis yang berhubungan dengan pendataan, pemetaan, dan pengarsipan budaya terpaksa ditunda karena pos anggaran dihapus dari APBD perubahan.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim, Padliyansyah, mengatakan, pihaknya sebenarnya telah menyiapkan roadmap pemetaan budaya sebagai dasar penyusunan database kebudayaan Kutim. Namun, program tersebut tidak dapat dijalankan akibat penghapusan anggaran. “Di awal sudah masuk di anggaran murni, tapi setelah itu hilang, karena memang harus ada yang dikurangkan di efisiensi,” jelasnya.
Padli menyebut, pemetaan budaya adalah program yang sangat vital, karena Kutim merupakan daerah multietnis dengan kekayaan adat yang tersebar di 18 kecamatan. Mulai dari kampung adat Dayak di pedalaman, tradisi pesisir di Sangkulirang dan Sandaran, hingga seni migran dari Jawa, Bugis, dan Banjar. “Kalau data budayanya tidak terkumpul, kita tidak bisa menyusun program dengan terarah. Pemetaan itu fondasi,” katanya.
Namun, penghapusan anggaran membuat sejumlah rencana turun lapangan seperti pendataan ritual adat, inventarisasi sanggar, dan dokumentasi situs sejarah tidak dapat dijalankan. Bidang Kebudayaan pun harus melakukan penyesuaian drastis. “Termasuk bidang kami pun, ya mengencangkan ikat pinggang ini dengan sekuat tenaga ya kan,” ungkapnya.
Padli menegaskan, kendati anggaran minim, pemerintah tetap memberikan dukungan non-finansial agar kegiatan kebudayaan di tingkat masyarakat tetap hidup. Ia menyebut sejumlah kegiatan kini digerakkan oleh komunitas, sementara Disdikbud menyediakan fasilitas tempat dan dukungan teknis. “Semua terkelola oleh organisasi, tapi saya backup, saya bantu terus menyiapkan fasilitas,” ujarnya.
Menurut sejumlah pengamat budaya, tertundanya pemetaan budaya dapat berdampak panjang dari tersendatnya penyusunan naskah akademik Perda Kebudayaan, hingga lambatnya pelindungan situs budaya dan pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya lokal.
Padli pun berharap kondisi fiskal daerah segera membaik agar program strategis dapat kembali berjalan. Ia menegaskan, kebudayaan harus diperlakukan sebagai sektor yang perlu perencanaan jangka panjang, bukan sekadar pelengkap. “Kita tidak boleh kehilangan data budaya kita. Itu identitas Kutim,” tutupnya. (adv/diskominfokutim/yap)
