BORNEONUSANTARA.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan keseriusannya mengejar peningkatan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dari peringkat Madya menuju Nindya pada 2025. Namun di balik target ambisius tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan teknis yang menjadi pekerjaan rumah lintas sektor. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyebut upaya peningkatan indikator tidak bisa dilakukan oleh satu dinas saja, tetapi membutuhkan kerja besar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga desa.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menegaskan, semua program harus bergerak mengikuti visi-misi bupati dan sesuai indikator RPJMD 2021–2026. “Program unggulannya kan kita mengikuti dengan target RPJMD. Semua dinas tidak ada visi misi, tapi visi misi bupati,” ujarnya.
Menurut Idham, peningkatan status KLA bukan sekadar administrasi atau laporan kegiatan, tetapi berkaitan dengan perubahan kualitas layanan publik di banyak sektor. “Target RPJMD kita yaitu peringkat Nindya, tapi kita masih Madya. Itu yang harus kita tingkatkan,” tegasnya.
Tantangan terbesar terdapat pada indikator teknis yang sangat detail, seperti ketersediaan fasilitas publik ramah anak, jumlah sekolah berlabel SRA (Sekolah Ramah Anak), kualitas layanan kesehatan sesuai standar hak anak, hingga fasilitas bermain yang aman dan inklusif. Banyak indikator membutuhkan intervensi langsung dari OPD lain, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPUPR, Dispora, hingga kepolisian.
Selain itu, sistem pelaporan kasus kekerasan juga harus diperkuat. Untuk naik ke kategori Nindya, Kutim wajib memiliki mekanisme pelaporan yang cepat, responsif, serta terintegrasi dengan layanan pendampingan. Forum Anak juga harus aktif di kecamatan dan desa, bukan sekadar ada di tingkat kabupaten.
Di tingkat bawah, desa dan kecamatan perlu menyusun kebijakan ramah anak, membentuk gugus tugas KLA, dan memastikan fasilitas publik ramah anak benar-benar tersedia. Faktanya, tidak semua desa memiliki ruang terbuka hijau yang aman untuk anak, dan sebagian sekolah masih dalam proses menuju standar SRA.
Meski tantangan tidak sedikit, Idham optimistis Kutim mampu mengejar ketertinggalan jika seluruh OPD berkolaborasi penuh. “Ini kerja bersama. Tidak bisa hanya DP3A saja,” ujarnya.
Dengan kerja teknis yang lebih terarah sepanjang 2025, Pemkab Kutim berharap dapat menutup seluruh celah indikator yang tertinggal dan memastikan Kutai Timur naik kelas menjadi Kabupaten Layak Anak Nindya. (adv/diskominfokutim/yap)
