BORNEONUSANTARA, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tingkat Utama dari BPJS Kesehatan. Ini merupakan gelar tertinggi kedua berturut-turut bagi daerah itu, sebagai pengakuan atas komitmen kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga sejak 2017.
Penghargaan ini diumumkan dalam UHC Award 2026, yang menilai konsistensi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kutim unggul di kategori Utama—di atas Pratama dan Madya—berkat angka kepesertaan mencapai 106 persen dari total penduduk. Angka itu melampaui target nasional, didorong oleh ribuan karyawan perusahaan tambang yang ber-KTP luar daerah tapi terdaftar dan berobat di Kutim.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan fenomena ini saat ditemui di kantornya, Selasa (3/2/2026). “Banyak pekerja migran dari luar Kutim yang aktif klaim layanan BPJS di sini. Ini bukti ekosistem kesehatan kita mendukung mobilitas tenaga kerja di Kutai Timur,” katanya.
Keberhasilan itu tak lepas dari inovasi lokal. Pemkab Kutim intervensi iuran BPJS untuk peserta mandiri yang menunggak, dengan mengalihkan mereka ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD. Kebijakan serupa berlaku bagi karyawan yang pensiun atau berhenti kerja. “Iuran mereka langsung dicover Pemkab, sehingga tak ada yang putus layanan,” tambah Yuwana.
Inovasi ini selaras dengan semangat gotong royong JKN nasional, di mana warga mampu turut subsidi bagi yang rentan. “Intinya saling bantu. Warga tak lagi khawatir biaya operasi atau penyakit kronis,” ujarnya. Data Dinkes Kutim mencatat, intervensi ini telah bantu 5.000 lebih peserta mandiri tahun lalu, turunkan angka putus kepesertaan hingga 20 persen.
Yuwana juga menegaskan komitmen Pemkab Kutim sesuai arahan Bupati Ardiansyah Sulaiman, untuk terus optimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga rentan dan pekerja terdampak. Ia mengajak semua pemangku kepentingan dukung BPJS Kesehatan, demi perlindungan kesehatan merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Secara nasional, UHC Award 2026 jadi pengingat target pemerataan JKN di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi. Kutim, dengan PDB didominasi pertambangan, jadi model bagi daerah serupa. “Penghargaan ini apresiasi sekaligus dorongan untuk layanan kesehatan inklusif dan berkeadilan,” pungkas Yuwana.
