Borneo Nusantara, SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah kekurangan tenaga pegawai Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar). Hal ini menjadi sorotan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Asti Mazar.
Kekurangan pegawai tenaga Damkar ini terjadi setelah disahkannya peraturan tenaga honorer yang tidak lagi diperbolehkan perekrutan baru. Hal ini menjadi salah satu penyebab terbatasnya tenaga Damkar dalam mengatasi berbagai masalah di lingkungan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Asti Mazar mengatakan hal tersebut harus disinkronkan saat terjadi musibah. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi kendala dari segi penanganan meskipun sarana dan prasarana (sarpras) seperti peralatan pemadam tersedia.
“Kalau untuk personil yang di Kutim harus ada beberapa yang perlu disingronkan, ketika memang terjadi musibah unit tersedia namun persoalannya yang kurang,” ujar Asti Mazar saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kutim, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Senin (18/11/2024).
Legislator dari Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa permasalah ini perlu dibahas oleh DPRD bersama dengan dinas terkait. Ia menilai permasalah tersebut perlu dicarikan solusi sehingga hal-hal yang tidak diingkin tidak terjadi.
“Ini mungkin harus duduk bersama dulu antara DPRD dengan dinas terkait. Kita carikan solusinya, karena kan yang melaksanakan mereka dan kami hanya bisa memfasilitasi,” ucapnya.
Anggota Komisi B DPRD Kutim itu mengungkapkan percuma alat pemadam lengkap namun personilnya kurang memadai. Ia menekankan hal ini sangat perlu diperhatikan karena pegawai hanya terbatas akibat peraturan yang ada.
“Kalau hanya yang dibutuhkan PPPK dan PNS tapi honorer belum bisa, kita perlu carikan solusinya. Kecuali ada pengecualian kan kita tidak tau,” tutupnya. (ADV/dd)
