Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur geram dengan absennya pimpinan bisnis dalam Rapat dengar pendapat umum (RDPU). Para pemimpin bisnis di kawasan ini dikritik karena jarang menghadiri pertemuan-pertemuan penting untuk membahas isu-isu penting terkait pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Salah satunya anggota DPRD Kutim, Komisi A, dr Novel Titi Paembonan, menyampaikan kekecewaannya akibat pimpinan perusahaan yang bersangkutan tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas.
Hal tersebut di ungkapkan oleh salah satu anggota DPRD Kutai Timur, seusai menggelar RDPU bersama dengan karyawan PT AEL Indonesia yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Energi Pertambangan (PUK-SPKEP), terkait terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi terhadap sejumlah karyawan. Senin (05/06/23)
“Harusnya mereka juga menghormati menghargailah undangan tersebut untuk hadir, toh kan kita juga akan mencari jalan tengah,” jelasnya
Novel menyampaikan bahwa jika dalam setiap RDPU pimpinan perusahaan itu tidak hadir maka pihaknya akan melakukan teguran dengan cara-cara yang diperlukan.
“ya gak apa-apa kalau mereka tetap tidak mau hadir, teman-teman wakil rakyat nanti juga akan melakukan sesuatu buat mereka (pimpinan perusahaan,red),” ujarnya
Selanjutnya Politisi sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra itu menyebut ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam RDPU bisa jadi mengindikasikan ketakutan atas masalah yang telah diperbuat.
“Kenapa mereka tidak hadir, takut?, atau mereka sudah salah langkah kan gitu, yang jelas yang kita mau setiap ada dilayangkan surat coba dihargailah itu,” tutupnya (er/bn/adv)
