SANGATTA – Pendidikan tengah menjadi perhatian utama di Kutai Timur belakangan ini. Isu baru mengenai alokasi dana pendidikan yang diduga ‘bocor’ karena mayoritas sekitar 60 persen digunakan untuk gaji guru menjadi sorotan.
Menanggapi isu itu, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari PKS, Agusriansyah, menyampaikan pandangannya tentang pendidikan yang melibatkan berbagai aktivitas, seperti pendidikan formal dan nonformal, serta informal.
“Ini sebenarnya satu paradigma yang harus kita sama-sama pahami, sehingga cara mengkalkulasi APBD kita dalam memplot itu harus kita bisa buat datanya yang betul-betul detail,” ungkapnya pada hari Senin (5/6).
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah merencanakan kenaikan anggaran untuk gaji pegawai sebesar 24 persen setelah ada peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta kenaikan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Rencana tersebut bilangnya sudah diutarakan pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan alias musrenbang yang lalu.
“PPPK itu (sebelumnya) belum mengalami kenaikan karena tidak boleh melebihi 30 persen, itu kan karena APBD kita masih diangka 4 triliun sekian, sekarang kan sudah diangka 5 sehingga bisa ada peningkatan, saya rasa belum melewati, kalau dilewati pasti ada teguran oleh pihak yang dipenuhi ,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agusriansyah menyampaikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan sangat rinci dan terperinci, seperti dibuktikan dengan pemberian WTT (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk APBD Kutim tahun 2022.
“Masih ada beberapa rekomendasi yang sifatnya administratif. Tetapi, kemudahan-kemudahan ini dirapikan semua sehingga kedepannya kita lebih rapi dalam rangka pencegahan-pencegahan pembocoran anggaran,” pungkasnya. (bn/idi-bt/adv)
