SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengenai kerawanan sosial yang masih sering terjadi di wilayah Kutim. Dalam Rakor tersebut topik utama pembahasan yakni mengenai permasalahan tapal batas wilayah Kutim dengan Berau.
“Untuk permasalah Kutim dengan Bontang sudah clear, yang masih ada sedikit itu Kutim dengan Berau. Tapi prosesnya sudah ditangani oleh pihak provinsi,” ucap Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman kepada para awak media usai mengikuti Rakor tersebut di di Kodim 0909/KTM, Rabu (29/5/2024).
Bupati Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan pihaknya juga telah melakukan Rakor bersama camat dan kepala desa, terkait data tapal batas desa yang ada di wilayah Kutim. Dimana sebagian permasalah tersebut telah clear dan beberapa juga ada yang masih belum terselesaikan.
Terkait infrastruktur, Bupati Ardiansyah Sulaiman berkomitmen meningkatkan infrastruktur yang dinilai masih kurang, di seluruh kecamatan yang ada di Kutim. Contohnya seperti masalah infrastruktur jalan, kebutuhan pasokan air bersih serta penerangan di jalan-jalan umum.
“Jalan yang masih banyak bermasalah, kebutuhan air bersih dan penerangan. Contoh seperti di Kecamatan Sandaran, Busang dan beberapa kecamatan lainnya, ini perlu komitmen bersama,” ujarnya.
Selain itu, Permasalah lahan sengketa antara perusahaan dan Kelompok Tani juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Untuk persoalan ini, Pemkab Kutim telah memiliki konsep Perhutanan Sosial.
“Sebenarnya sudah ada konsep perhutanan dari pemerintah, tapi masih banyak masyarakat yang belum mengarah kesana,” pungkasnya.
Rakor Forkopimda merupakan forum penting untuk membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan di suatu daerah. Dengan sinergi dan kerjasama antar instansi terkait, rakor Forkopimda dapat membantu mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
