BORNEONUSANTARA.ID, SANGATTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memaksa Dinas Kebudayaan menata ulang seluruh program seni dan budaya sepanjang 2025. Penyesuaian ini bukan sekadar pengurangan agenda, tetapi perubahan strategi besar agar kegiatan kebudayaan tetap berjalan meski dengan sumber daya yang lebih terbatas.
Kepala Bidang Kebudayaan Kutim, Fadliansyah Budi, menyampaikan, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkena dampak kebijakan efisiensi, termasuk bidang kebudayaan. “Memang terkait efisiensi semua dinas terkena, ya Alhamdulillah juga di bidang kebudayaan juga kena,” ujarnya saat menghadiri HUT Kutim ke-25.
Menurut Fadliansyah, pengetatan fiskal mengharuskan dinas memilih hanya program yang benar-benar memiliki nilai strategis dan daya jangkau kuat bagi masyarakat. Sejumlah festival yang sebelumnya rutin digelar akhirnya tak bisa terlaksana. “Tadinya seharusnya festival kita seperti tahun-tahun kemarin semestinya ada, tapi kan efisiensi jadi tidak diadakan,” jelasnya.
Sebagai gantinya, Dinas Kebudayaan menerapkan pola prioritas berbasis dampak budaya. Empat agenda utama dipertahankan karena dianggap paling relevan dan memiliki keterlibatan masyarakat yang luas. “Jadi yang tersisa kami kemarin hanya ada empat event seni budaya, event adat yang sudah dilaksanakan tiga, kemudian satu lagi,” ungkapnya.
Meski ruang fiskal menyempit, pemerintah tetap memastikan Festival Magic Land agenda budaya terbesar Kutim tidak hilang dari kalender kegiatan tahunan. Fadliansyah menyebut, festival tersebut tetap mendapatkan alokasi melalui anggaran perubahan. “Alhamdulillah kami bisa tetap mengadakan festival rutin kita yaitu Magic Land,” katanya.
Kendati demikian, proses administrasi yang belum rampung membuat penyelenggaraannya diundur ke bulan berikutnya. “Tapi karena anggarannya belum bergetuk maka kita mundur saja, tidak apa-apa di bulan depan, yang penting tetap terlaksana,” ujarnya.
Penyesuaian besar ini, menurut Fadliansyah, menjadi momentum untuk mengevaluasi pola penyelenggaraan kebudayaan selama ini. Ia menilai, efisiensi tidak harus dimaknai sebagai kemunduran, melainkan kesempatan untuk lebih fokus pada program yang paling berdampak serta memperkuat kemitraan dengan komunitas budaya.
“Efisiensi membuat kita lebih selektif, tapi bukan berarti budaya berhenti. Justru kami ingin memastikan kegiatan yang berjalan adalah yang benar-benar membawa manfaat,” tegasnya.
Dengan strategi baru ini, Pemkab Kutim berharap penyelenggaraan kebudayaan tetap hidup meski dalam situasi fiskal yang menantang, serta memastikan identitas budaya daerah tetap terjaga di tengah perubahan. (adv/diskominfokutim/yap)
