BORNEONUSANTARA.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memperkuat posisi sebagai penghubung utama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tiga program prioritas yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak. Program tersebut meliputi percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA), pengarusutamaan gender (PUG), dan perlindungan anak berbasis pendampingan hukum.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menegaskan, seluruh arah kerja dinas mengacu langsung pada RPJMD dan visi-misi bupati. “Program unggulannya kita mengikuti dengan target RPJMD sama program prioritas bupati. Karena dinas kan itu ndak punya visi misi tapi visi misi bupatikan,” ujarnya.
Menurut Idham, tiga program utama ini bukan sekadar agenda dinas, tetapi merupakan kerangka kerja besar yang melibatkan banyak sektor pemerintahan. Status Kabupaten Layak Anak, misalnya, tidak hanya bergantung pada program perlindungan anak, tetapi juga pada kesiapan fasilitas publik, layanan kesehatan, pendidikan, ruang terbuka hijau, dan pemenuhan hak partisipasi anak. “KLA itu penilaiannya banyak. Bukan DPPPA saja. Semua OPD ikut dinilai,” tegasnya.
Pengarusutamaan gender (PUG) juga memiliki cakupan yang luas. Implementasinya menuntut setiap OPD menerapkan perspektif gender dalam penyusunan anggaran, program kerja, dan kegiatan. Idham menekankan bahwa kesetaraan bukan dimaknai sebagai menyamakan peran laki-laki dan perempuan, melainkan memaksimalkan kontribusi perempuan berdasarkan fungsi dan kapasitasnya. “Kesetaraan itu bukan berarti sama yah, tapi fungsinya perannya ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, dalam perlindungan khusus anak, DPPPA mengoordinasikan pendampingan korban mulai dari proses pelaporan hingga pengawalan hukum. Program ini mengharuskan dinas bekerja erat dengan kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan lembaga sosial.
Dengan peran sebagai pengintegrasi lintas sektor, DPPPA menjadi kunci memastikan, seluruh perangkat daerah bergerak menuju tujuan yang sama dalam RPJMD. Pemerintah berharap integrasi ini dapat mempercepat pencapaian indikator strategis Kutai Timur di bidang perempuan dan anak, sekaligus menghadirkan pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (adv/diskominfokutim/yap)
