SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) menyoroti proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 yang tercantum dalam Nota Penjelasan Raperda APBD. Angka yang diproyeksikan mengalami penurunan sangat signifikan jika dibandingkan dengan realitas anggaran tahun sebelumnya.
“Fraksi GAP mencatat bahwa pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 5,736 triliun, sebagaimana disampaikan dalam Nota Penjelasan. Proyeksi ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan biia dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya: APBD Murni 2025: ± Rp 11,15 triliun, Perubahan APBD 2025: ± Rp 9,9 triliun,” tutur Shabaruddin, perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan selaku anggota DPRD Kutim, dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPERDA APBD tahun anggaran 2026.
Lebih lanjut Shabaruddin menyampaikan bahwa fraksinya memahami kompleksitas dinamika fiskal daerah. “Fraksi GAP memahami bahwa dinamika fiskal Kutai Timur terkait erat dengan kondisi nasional, fluktuasi transfer pusat, harga komoditas, dan faktor sektoral, khususnya sektor pertambangan.”
Namun, penurunan yang mencapai hampir separuh dari anggaran sebelumnya dinilai fraksi ini memerlukan penjelasan yang mendalam dan transparan. “Namun demikian, penurunan hingga hampir separoh ini perlu dijelaskan secara lebih komprehensif, agar masyarakat memahami konteks fiskal yang kita hadapi.”
Menyikapi hal tersebut, Fraksi GAP mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan klarifikasi menyeluruh. Fraksi ini menekankan pentingnya pemahaman publik atas kondisi fiskal serta langkah-langkah strategis ke depannya. “Fraksi GAP berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan penjelasan rinci mengenai: penyebab utama penurunan pendapatan, langkah penyesuaian kebijakan fiskal, strategi penguatan PAD yang realistis dan terukur untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan,” pungkas Shabaruddin.
Tuntutan penjelasan ini menegaskan komitmen Fraksi GAP terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat Kutai Timur. (ADV)
