SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) mendesak agar pembangunan Kabupaten Kutai Timur di tengah situasi fiskal yang ada harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata dan langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026.
“Dalam situasi fiskal seperti ini, Fraksi GAP menekankan bahwa pembangunan harus tepat sasaran dan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) langsung terhadap masyarakat, seperti: sektor pertanian, pemberdayaan ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, UMKM dan ekonomi rakyat, ketahanan pangan daerah,” tegas Shabaruddin, perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan selaku anggota DPRD Kutim.
Lebih lanjut, Shabaruddin menyatakan bahwa transformasi ekonomi daerah harus berpusat pada masyarakat. “Transformasi ekonomi Kutai Timur harus dimulai dari sektor-sektor yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.”
Fraksi GAP secara khusus menyoroti beberapa sektor prioritas yang memerlukan perhatian lebih. “Fraksi GAP memberi perhatian khusus pada sektor: Pendidikan, terutama penanganan angka putus sekolah; Kesehatan, termasuk pemerataan tenaga medis dan peningkatan layanan; Infrastruktur desa, yang masih sangat timpang dibanding wilayah perkotaan; Pertanian dan ketahanan pangan, yang harus menjadi prioritas karena memberikan dampak langsung pada pendapatan masyarakat kecil.”
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen fraksi terhadap pembangunan yang substansial. Penekanan pada sektor-sektor riil ini menunjukkan keprihatinan fraksi terhadap kesenjangan pembangunan dan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Fraksi GAP menekankan bahwa pembangunan Kutai Timur harus lebih diarahkan kepada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya sektor yang bersifat seremonial atau kosmetik pembangunan,” pungkas Shabaruddin menutup pernyataannya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang efektif dan tepat sasaran untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat Kutai Timur. (ADV)
