BORNEONUSANTARA, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui berbagai program Dinas Sosial (Dinsos), meski menghadapi tantangan pemangkasan anggaran di tahun ini. Kepala Dinsos Kutai Timur, Ernata Hadi Sujito, menekankan komitmennya untuk memastikan layanan sosial tetap inklusif, mulai dari penyediaan alat bantu hingga pelatihan keterampilan.
Dinsos Kutai Timur telah menyiapkan fasilitas khusus di kantornya untuk memudahkan penyandang disabilitas berurusan, seperti kursi roda, jalur akses khusus, pegangan dinding, serta ramp yang ramah kursi roda. Fasilitas ini mengikuti standar aksesibilitas publik sejak 2006, dengan harapan kantor pemerintah lain di Kutai Timur mencontohnya demi kenyamanan masyarakat. Namun, pemberian alat bantu seperti kaki palsu, tangan palsu, atau alat pendengar terhambat karena anggaran 2026 yang berkurang signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Program pelatihan keterampilan menjadi andalan Dinsos, dengan durasi empat bulan di panti sosial Samarinda yang dikelola provinsi. Peserta penyandang disabilitas miskin bisa mendaftar secara mandiri atau melalui desa, kemudian diverval pelangganan oleh petugas kesejahteraan sosial di kecamatan. Setelah lulus, mereka mendapat penunjang usaha seperti peralatan tata rias atau mesin jahit dari Dinsos provinsi, meski kuota terbatas dua angkatan per tahun.
“Kalau memang ada para penyandang disabilitas yang mau ikut pelatihan, boleh, kita siapkan,” ujar Ernata terkait dukungan program tersebut, (21/01/2026).
Data Dinsos mencatat sekitar 786 penyandang disabilitas miskin di Kutai Timur, difokuskan pada kategori yang membutuhkan peningkatan ekonomi. Pendataan berjalan lancar berkat jaringan petugas di desa dan kecamatan, ditambah opsi pendaftaran mandiri yang diverifikasi langsung ke lapangan.
Ernata menyesalkan pengurangan anggaran RKA-DPA 2026 yang memaksa penyesuaian program, termasuk pembatasan bantuan fisik. “Kita adakan kegiatan yang memang disesuaikan dengan anggaran itu, banyak yang kita kurangi,” tambah Ernata, merujuk pada kondisi keuangan daerah yang masih pulih.
Meski demikian, Ernata optimistis dengan stabilisasi anggaran Kutai Timur mulai 2026 setelah fluktuasi tahun sebelumnya, yang bisa membuka peluang bantuan lebih luas. Program ini sejalan dengan 26 prioritas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difokuskan Dinsos, mencakup disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan utama. Upaya ini diharapkan memperkuat inklusi sosial di Kutai Timur, wilayah kaya sumber daya alam namun masih bergulat dengan ketimpangan kesejahteraan.�
