BORNEONUSANTARA, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melengkapi dokumen dan menyiapkan lahan seluas delapan hektar di Jalan Simono, Sangatta Utara, guna mendukung pembangunan Sekolah Rakyat program pemerintah pusat. Proyek ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dengan fasilitas lengkap mulai dari ruang kelas hingga asrama penuh yang ditanggung negara.
Tim lintas sektoral Kutai Timur, melibatkan Dinas Sosial, Pertanahan, PU, Perkim, Bappeda, dan BPKAD, melakukan survei intensif untuk memilih lokasi optimal. Lahan di Simono diprioritaskan karena status kepemilikan pemerintah daerah dan kesiapan bangun, setelah membandingkan dengan opsi lain.
Proposal lengkap, termasuk surat permohonan, peta lokasi, dan keterangan kesediaan, diserahkan ke Kementerian Sosial pada Desember 2025. Sekolah ini mencakup jenjang SD dengan 12 ruang kelas (dua rombongan belajar per tingkat), enam kelas masing-masing untuk SMP dan SMA, plus asrama terpisah per jenjang beserta dapur dan ruang makan.
Fasilitas pendukung meliputi lapangan olahraga khusus SD, SMP, SMA, serta lapangan utama untuk upacara bersama, semuanya dirancang standar internasional.
“Pemerintah pusat akan membangun keseluruhannya, mulai ruang kelas hingga fasilitas olahraga, sementara daerah fokus pada lahan dan rekrutmen siswa,” ujar Ernata Hadi Sujito, Kepala Dinas Sosial Kutai Timur, (21/01/2026).
Dari sekitar 15.000 anak dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kutai Timur, prioritas diberikan pada desil 1 hingga 3 masyarakat miskin menurut klasifikasi BPS. Asesmen dan verifikasi lapangan dilakukan BPS didampingi Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian, meski tantangan muncul dari orang tua yang enggan memisahkan anak. Kapasitas total 1.500 orang mencakup siswa sekitar 600 orang (dengan 25 siswa per rombel), guru, dan staf administrasi.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman antusias mendukung, menyetujui perluasan lahan dari lima menjadi delapan hektar demi kelengkapan fasilitas.
“Sekolah Rakyat ini peluang emas memutus mata rantai kemiskinan, orang tua boleh miskin, tapi generasi berikutnya harus mandiri lewat pendidikan berkualitas,” tambahnya.
Saat ini, daerah menanti survei Kementerian PUPR untuk memulai pembangunan, dengan target operasional secepat mungkin.
