

BORNEONUSANTARA, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong kemampuan digital aparat di tingkat desa dan kecamatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim menggelar pelatihan dua hari bertajuk Bimbingan Teknis Optimalisasi Website dan Pemanfaatan Artificial Intelligence, yang diikuti 66 operator desa dan kecamatan mulai Rabu (02/09/2026).
Ini merupakan gelombang kedua dari rangkaian pelatihan serupa. Gelombang pertama sebelumnya menjaring 72 peserta. Wakil Bupati Mahyunadi membuka kegiatan tersebut, didampingi Kepala Diskominfo Staper Ronny Bonar H Siburian, jajaran perangkat daerah, dan sejumlah tamu undangan. Sebagai narasumber, panitia menghadirkan Fajar Ishwahyudi, Widyaiswara Ahli Madya dari Puslatbang KDOD LAN RI.
Selama dua hari, peserta diajak memahami dua hal sekaligus: teknik dasar mengelola website pemerintahan desa dan cara memanfaatkan kecerdasan buatan untuk pekerjaan administratif, mulai dari mengolah data hingga menyusun bahan komunikasi publik.
Ronny menyebut pelatihan ini bagian dari langkah Kutai Timur menyesuaikan diri dengan laju teknologi yang terus bergerak. Baginya, upaya digitalisasi ini tak berdiri sendiri, melainkan menopang capaian 50 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati. “Program unggulan itu bukan sekadar daftar rencana pembangunan, tapi wujud komitmen menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Website dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) yaitu Ahli Madya Puslatbang KDOD LAN RI, Fajar. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang butuh satu layanan sering harus membuka beberapa aplikasi berbeda hanya karena setiap dinas mengembangkan platformnya masing-masing tanpa saling terhubung.
“Teknologi informasi sejatinya bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi kalau setiap perangkat daerah menghadirkan platform masing-masing dan tidak terintegrasi, yang terjadi justru masyarakat harus mencari dan mengakses banyak aplikasi. Harusnya dekat, malah bisa terasa lebih jauh,” ujarnya.
Solusinya, kata Fajar, satu platform yang menampung semua layanan pemerintah daerah dalam satu akses. Ia menyebut aplikasi Terpadu Digital Kutai Timur sebagai langkah Kutim menuju arah tersebut.
Lewat aplikasi ini, berbagai layanan dari perangkat daerah tergabung dalam satu ekosistem, sehingga warga tidak perlu berpindah-pindah aplikasi untuk mengurus kebutuhan yang berbeda. “Dengan adanya aplikasi terpadu ini, berbagai layanan yang disediakan perangkat daerah bisa dihimpun dalam satu tempat. Masyarakat tidak perlu lagi mencari satu per satu, sehingga akses terhadap pelayanan publik menjadi lebih mudah,” jelasnya.

Ke depan, Fajar berharap Kutai Timur tidak mengejar banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan fokus pada tiga hal: kemudahan akses, integrasi antarsistem, dan manfaat yang benar-benar sampai ke masyarakat. (bn/adv/04)







