DBH Sawit Kutim Akan Tambah Pendapatan di APBD Perubahan 2023

David Rante, Anggota DPRD Kutai Timur

SANGATTA – Digadang-gadang akan mendapatkan Dana Bagi Hasil Sawit, Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini masih belum menerima informasi mengenai kapan dana tersebut akan digelontorkan.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) David Rante, menuturkan, terkait DBH sawit belum ada kabar yang pasti kapan akan disalurkan, Jumat (5/5/23)

“Sudah ada penarikan cuman besaranya belum kita ketahui berapa, tapi soal apakah itu ada, ada.”, ujarnya.

Ia kemudian menuturkan jika dana bagi hasil sawit tersebut masuk dipertengahan tahun, maka kemungkinan besar akan masuk pada perubahan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi kalau masuk di perubahan APBD, saya kira pendapatan kita luar biasa APBD di tahun 2023 terutama di perubahan”, katanya.

Di samping itu, ia juga menyebutkan bahwa, pada tahun 2022 pelaksanaan tempat belanja saja 900 Miliar dan yang tidak terbelanjakan 4 Triliun. Artinya dari pendapat terdapat kisaran silvaya 2,6 sampai 2,8 Triliun.

“Jadi kalau itu ditambah lagi, kemungkinan besar 3 Triliun bahkan bisa sampai perubahan, jadi kalau kita di 5,9Triliun ditambah 3Triliun itu berarti sekitar 9Triliun Proyeksinya, Luar biasa besarnya”, tandasnya.

Sementara itu mengutip  disbun.kaltimprov.go.id  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, Ismiati mengatakan, regulasi pemberian DBH Sawit telah masuk dalam arah kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023. Sehingga, pembagian DBH Sawit ini dipastikan bisa terealisasi tahun depan.

“Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani telah menginformasikan tahun 2023 akan direalisasikan DBH Sawit,” jelas Ismiati kepada sejumlah awak media, saat menjawab perihal realisasi DBH Sawit di Kaltim.

Namun dia menyebut, diminta belum mengetahui berapa nominal DBH Sawit yang akan diterima Kaltim. Karena ada indikator pertimbangan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembagian DBH.

“Kami tidak tahu berapa kisarannya, karenakan ada indikator perhitungannya. Seperti luasan perkebunan yang kami miliki dan sebagainya. Kami belum tahu, karena ini baru pertama,” ujar Ismiati. (bn-bt-er/adv)

Pos terkait

banner 468x60