Ketua Komisi B Respons Mandeknya Pembangunan Pabrik Metanol

SANGATTA – Sejak tahun 2022 lalu progres penyiapan kawasan pabrik coal to methanol di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, belum menunjukkan persentase pembangunan yang signifikan dengan kata lain jalan di tempat.

Menanggapi masalah itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, menuturkan perusahaan dengan teknologi gasifikasi batu bara yang bakal menghasilkan dimethyl ether itu. Merupakan upaya tersendiri bagi pemerintah untuk melancarkan hilirisasi.

Bacaan Lainnya

Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa keputusan tersebut terburu-buru pada konteks tertentu. “Ini, kan, bagian dari rencana pemerintah secara umum terkait hilirisasi. Memang ada ketergesaan disitu dalam memilih,” sebut legislator dari Partai Persatuan Pembangunan itu kepada para awak media pada Senin (5/6).

Diutarakannya masalah yang sama seperti pertambangan lithium dengan Tesla, Inc. Ketika pemerintah sudah meyakini perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat itu bakal berinvestasi di Indonesia. Namun belakangan ternyata rencana bisnis tersebut tidak menemukan kepastiannya.

“Cuman memang tidak sesempurna itu artinya memang ada yang nggak kompeten mungkin,” katanya.

Pabrik pertama coal to methanol di Asia Tenggara itu mulai menampakkan ketidakpastiannya setelah salah satu konsorsiumnya yakni Air Products mundur. Dengan kata lain tidak melanjutkan proyek kerja sama hilirisasi batu bara di Indonesia terutama di Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Di samping dua konsorsium lainnya yaitu PT Bakrie Capital Indonesia dan PT Ithaca Resources masih bertahan untuk menunaikan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut.

Sebagai informasi investasi industri gasifikasi batu bara itu sebanyak Rp33 triliun. Di samping itu target kapasitas produksi sebesar 1,8 juta ton metanol per tahun. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial pada kuartal IV tahun 2024 mendatang. (bn/idi/adv)

Pos terkait

banner 468x60