Sangatta – Anggota DPRD Komisi D Akhmad Sulaeman mengungkapkan keprihatinannya terhadap penanganan masalah stunting di daerah. Ia mengaku telah memanggil Dinas Kesehatan terkait beberapa kali untuk membahas persoalan serius ini.
Sulaeman menekankan bahwa kasus stunting yang justru meningkat dalam dua tahun terakhir memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan dinas terkait lainnya.
“Ya dinas kesehatan kan kita sudah berapa kali kali sudah memanggil, ini kenapa ada permasalahan besar yang harus diselesaikan khususnya dinas kesehatan, yaitu menyangkut stunting yang dua tahun terakhir ini kan semakin naik tuh,” ujar Sulaeman.
Ia menjelaskan bahwa daerah-daerah tertentu membutuhkan penanganan yang lebih serius dan komprehensif. Kolaborasi antar dinas dinilai sangat penting untuk menurunkan angka stunting secara signifikan.
“Daerah daerah tertentu itu penanganannya memerlukan keseriusan, bukan hanya dari dinas kesehatan saja tapi juga dari dinas kependudukan itu juga memerlukan itu,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD, ia menyadari perannya untuk benar-benar memastikan agar Dinas Kesehatan mengalokasikan dana dan perhatian yang memadai untuk masalah ini. Ia menyebut setidaknya ada dua dinas yang terkait langsung dalam penanganan stunting.
“Tapi kita dari DPRD ini cuman bisa mendorong bagaimana dinas kesehatan memberikan dana perhatian kesitu, yang jelas untuk masalah stunting ini kan ada dua dinas yang terkait disitu,” pungkasnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kutai Timur menunjukkan tren yang berubah-ubah: 24,7% pada 2022, meningkat menjadi 29% pada 2023 jadi angka tertinggi di Kalimantan Timur, dan kemudian turun sedikit menjadi 26,9% pada 2024. Data lain dari sistem pencatatan gizi Masyarakat, e-PPGBM, juga menunjukkan fluktuasi serupa. (ADV)
