SANGATTA – Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi fokus perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Komisi C DPRD Kutim, Aldryansyah, yang membidangi urusan infrastruktur, menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.
Dijelaskan, masalah ketimpangan ini merupakan catatan krusial yang harus direspons oleh semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Ia mengungkapkan pola penyaluran anggaran selama ini dinilai menjadi faktor pendorong utama lebarnya kesenjangan tersebut.
“Ini catatan penting buat kami terkait persoalan kesenjangan wilayah, apalagi di Kabupaten Kutai Timur ini kan kesenjangan wilahnya sangat besar yah, karena dominan anggaran turun itu di daerah-daerah yang dekat pemerintahan dan hal itu menjadi problem juga,” ujar Aldryansyah.
Dampak dari ketimpangan ini, menurut Aldryansyah, sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Daerah-daerah yang jauh dari pusat kota seringkali kesulitan mengakses layanan dasar yang seharusnya menjadi hak mereka. Padahal, kata dia, pembangunan infrastruktur di sektor-sektor ini merupakan pondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai persoalan mendasar masih menghantui wilayah tertinggal. Mulai dari keterbatasan akses terhadap perumahan yang layak huni, kondisi jalan yang menghubungkan antarwilayah yang memprihatinkan, hingga kesulitan mendapatkan air bersih dan listrik, masih menjadi tantangan sehari-hari.
“Mengingat di lapangan masyarakat ini kan banyak sekali yang butuh, mungkin dari segi rumah layak huni, dari segi konektivitas antara wilayah, dan dari segi air bersih dan listrik, ini jadi permasalahan,” tuturnya.
Menghadapi situasi ini, Aldryansyah menggarisbawahi Komisi C DPRD Kutim akan terus aktif mengawal dan mendorong program-program pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arah pembangunan ke depan dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini tertinggal dan mengurangi kesenjangan yang ada.
“Dan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan terkhususnya juga kami di Komisi C, kami terus mendorong program-program Bupati yang sekarang ini,” pungkas Aldryansyah.
Dukungan dari DPRD ini diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan. Dengan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembangunan tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, tetapi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Kutai Timur, membawa dampak positif terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. (ADV)
