SANGATTA – Pembangunan dalam skema proyek multi years di wilayah Kutai Timur menunjukkan hasil yang kurang signifikan. Anggota DPRD Kutai Timur, Jimmy Tanjung, menanggapi keterlambatan agenda pembangunan tersebut saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Ruang Dengar Pendapat, Kantor DPRD, Bukit Pelangi, Sangatta, belum lama ini.
Di samping itu Jimmy juga merasakan betapa pentingnya segera menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kepastian dan kemajuan kegiatan yang belum jelas hingga memasuki pertengahan tahun 2023.
“Kapan pelaksanaan APBD 2023? Secepatnya jangan sampai lambat seperti tahun kemarin karena ini sudah pertengahan tahun tapi kegiatan belum ada kepastian, pengaduan,” terang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kepada reporter borneonusantara.id.
Komisi C DPRD juga menyatakan perlunya transparansi dalam penggunaan dana pembangunan serta pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait hal ini. Jimmy meminta penjelasan Pemkab Kutim agar lebih terbuka mengenai alokasi anggaran dan tahapan program pembangunan.
Ia juga menjelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan proyek ini masih dalam tahap beberapa tahun yang sedang berlangsung di dinas terkait. Jimmy menyebutkan bahwa tidak ada masalah yang signifikan, hanya dinas terkait saat ini yang lebih memprioritaskan kegiatan di luar daerah sebelum memulai pembangunan fisik.
“Pertimbangan tersebut mungkin dilakukan agar setelah fisik sudah berjalan, mereka tidak lagi melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan mereka,” ungkapnya. (bn/idi/adv)
