SANGATTA – Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) agar meninjau kembali pengelolaan anggaran yang mengakibatkan sisa anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,57 triliun dari APBD Kutim Tahun 2022.
Disampaikan legislator Partai NasDem Kutim, Ubaldus Badu, Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim yang tidak terserap realisasinya. Menandakan terdapat sederet program pemerintah yang tak dilaksanakan sepenuhnya hingga di penghujung tahun.
Selain itu, kurangnya efektivitas saat mendistribusikan program kerja serta dalam memanfaatkan APBD, diakibatkan oleh ketidakmatangan perencanaan ketika mengelola anggaran.
Oleh karena kondisi tersebut kajian ulang harus dilakukan terhadap perencanaan pengelolaan keuangan. Sekaligus menggali hambatan Pemerintah Kabupaten ketika melakukan serapan anggaran termasuk pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi acuan APBD berikutnya.
Total SiLPA dalam kas daerah terdiri dari saldo di kas daerah sebesar Rp1,57 triliun dan kas di bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp69,59 miliar. Ditambah lagi kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp1,33 miliar, selanjutnya kas di Bendahara Bosnas sebesar Rp87,69 juta serta kas di bendahara penerimaan sebesar Rp126 juta.
“Besarnya SiLPA ini menunjukkan masih ada program kerja yang tidak dilaksanakan,” ungkap Ubaldus.
Meskipun penyerapan anggaran belum maksimal, Pemkab Kutim tetap patut mendapatkan apresiasi karena berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim tahun 2022. Pendapatan yang terealisasi mencapai Rp272,4 miliar atau 111,80 persen dari anggaran pendapatan asli sebesar Rp243,6 miliar.
Keberhasilan ini menunjukkan perencanaan pemerintah dalam meningkatkan PAD yang cukup baik. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator penting yang menentukan kemandirian suatu daerah.
“Peningkatan PAD yang dikejar pemerintah perlu kita apresiasi,” tutupnya. (bn/idi/adv)
