SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memulai proses evaluasi dan perencanaan strategis untuk program dan kegiatan prioritas daerah, terlebih dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendekati angka nyaris Rp10 triliun tahun 2025 ini. Proses krusial ini dilakukan melalui serangkaian rapat kerja antara Komisi B DPRD Kutai Timur dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran yang sangat besar tersebut dapat tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Muhammad Ali, Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh OPD di bawah ruang lingkup komisinya.
“Makanya kita kupas melalui mitra kerja komisi, jadi masing-masing OPD yang terkait dengan Komisi B itu kita panggil semua ya,” ujar Muhammad Ali, seusai menggelar rapat komisi dengan dinas-dinas terkait.
Pernyataan Ali ini mengindikasikan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh dari dewan. Komisi B DPRD Kutai Timur, yang membidangi urusan perekonomian daerah seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi dan UKM, serta tenaga kerja akan menelusuri setiap program yang diusulkan oleh OPD di bawah kewenangannya.
Dalam pelaksanaannya, proses pembahasan akan dilakukan secara bertahap dan bergiliran. Untuk memulai rangkaian raker ini, Komisi B telah mengundang dan mendengarkan paparan dari Dinas Perkebunan terlebih dahulu. Pemilihan dinas ini sebagai yang pertama untuk dibahas kemungkinan menandakan sektor perkebunan sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi daerah ke depan.
“Sektor perkebunan, terutama komoditas seperti kelapa sawit dan karet, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kutai Timur dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” terangnya.
Lebih lanjut, Muhammad Ali juga menyampaikan pembahasan dengan dinas-dinas lainnya akan segera menyusul. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan dengan Dinas Perkebunan merupakan bagian awal dari sebuah proses panjang yang telah dijadwalkan. Rencananya, seluruh OPD mitra Komisi B akan mendapat giliran yang sama untuk memaparkan dan mempertahankan program serta anggaran yang mereka ajukan di hadapan para anggota dewan.
Proses pengawasan legislatif yang ketat dan bertahap ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi anggaran daerah. Dengan APBD hampir menyentuh Rp10 triliun, tekanan untuk menunjukkan kinerja dan hasil yang konkret menjadi sangat tinggi. Setiap program yang diusulkan harus memiliki justifikasi kuat, indikator kinerja jelas, dan dampak yang terukur bagi masyarakat. (ADV)
