Sangatta – Kebijakan pemerintah pusat terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diterapkan secara seragam di berbagai daerah dinilai telah memicu sejumlah masalah. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program tersebut menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Yulianus Palangiran, Anggota DPRD Kutai Timur, mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak dari ketidakseragaman ini. Ia menyoroti bahwa implementasi yang berbeda-beda justru menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.
“Karena disana sini ada MBG ini dilakukan kan juga tidak seragam, ada yang dilakukan ada yang tidak,” jelas Yulianus mengenai realitas di lapangan.
Lebih lanjut, Yulianus memaparkan bahwa kondisi ini tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi telah berubah menjadi persoalan sosial yang nyata. Ia menyebutkan bahwa di provinsinya dan di berbagai wilayah di Indonesia, ketidaksinkronan pelaksanaan ini telah melahirkan berbagai persoalan baru.
Dampaknya, menurut pengamatannya, telah langsung dirasakan oleh masyarakat. Situasi yang timbul dari kebijakan yang tidak konsisten ini menciptakan atmosfer yang tidak kondusif.
“Yang sudah terlaksana ini di provinsi kita di Indonesia ini kan banyak masalah yang muncul, akhirnya membuat resah dan gelisah,” tuturnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi adanya konsekuensi psikologis dan sosial dari kebijakan yang dianggap tidak matang dalam perencanaannya. Keresahan yang muncul di masyarakat menunjukkan bahwa dampak kebijakan telah melampaui sekadar persoalan administratif.
Yulianus menuturkan bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Ia berharap adanya evaluasi mendalam untuk memulihkan ketenangan dan kepercayaan publik. (ADV)
