Sangatta – Akhmad Sulaeman menekankan pentingnya langkah strategis dalam perencanaan anggaran untuk daerah. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan, baik berupa tenaga maupun sarana dan prasarana.
Anggota DPRD dari Partai Demokrat itu menjelaskan langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pendataan yang komprehensif. Proses ini dinilai krusial untuk memastikan alokasi sumber daya tepat sasaran dan efektif.
“Kalau kita melihat itu pertama kita harus melakukan pemetaan daerah-daerah yang membutuhkan, misalnya itu tenaga atau sarana prasarana,” ujar Sulaeman.
Setelah proses pemetaan selesai, langkah selanjutnya adalah memfokuskan penganggaran berdasarkan hasil identifikasi tersebut. Menurutnya, pendekatan ini akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan di lapangan.
“Kalau sudah dilakukan pemetaan, mungkin penganggarannya difokuskan ke daerah-daerah tersebut,” tambahnya.
Usulan ini muncul sebagai respons atas masih adanya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah. Dengan sistem pemetaan yang baik, diharapkan anggaran dapat dialokasikan secara lebih proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.
Pendekatan berbasis data ini diyakini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pembangunan, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan akses yang memadai.
Ia juga menilai, pemetaan anggaran merupakan langkah kritis dan strategis dalam perencanaan APBD karena berfungsi sebagai “peta navigasi” fiskal bagi pemerintah daerah. Proses ini bukan sekadar menghitung total pendapatan, tetapi melakukan analisis mendalam untuk mencocokkan setiap rencana program dengan sumber dana yang tepat, memastikan skala prioritas, serta mengidentifikasi potensi risiko defisit atau pemborosan.
Dengan pemetaan yang matang, anggaran tidak dialokasikan secara serampangan, melainkan diarahkan untuk membiayai program-program yang benar-benar mendesak dan strategis sesuai dengan misi pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, atau peningkatan kualitas layanan dasar. Tanpa tahap ini, APBD berisiko menjadi dokumen yang tidak realistis, di mana rencana besar bisa terbentur pada ketiadaan dana yang memadai. (ADV)
