Sangatta – Anggota DPRD Yulianus palangiran menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan daerah yang dinilainya terlalu bergantung pada sektor ekstraktif. Dalam wawancara pada (7/10/2025), politisi ini menyoroti perlunya perubahan orientasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Menurut Yulianus palangiran, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas yang jelas dalam pelayanan publik. Ia mempertanyakan efektivitas program bantuan yang coba menjangkau semua kalangan tanpa fokus yang tegas. Lebih lanjut, Yan mengidentifikasi kelompok petani sebagai pihak yang paling merasakan dampak ketidaksejahteraan di daerah ini.
Kritik tajam dilontarkan Yulianus terhadap kebijakan pembangunan yang hanya mengandalkan investasi tambang dan perkebunan skala besar. Ia memperingatkan bahwa model ekonomi semacam ini tidak berkelanjutan dan berpotensi meninggalkan masalah serius pasca-operasi.
“Pemerintah terlena dengan pendapatan jangka pendek dari bagi hasil tanpa memikirkan strategi jangka panjang saat ini,” terangnya.
Persoalan ketahanan pangan disebutkan yulianus sebagai isu strategis yang belum mendapat perhatian memadai. Ia menyayangkan program ketahanan pangan yang masih belum jelas implementasinya, padahal menurutnya ini merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan. Yulianus palangiran mengingatkan bahwa sumber daya alam yang ada saat ini suatu saat akan habis, sementara daerah belum menyiapkan alternatif ekonomi yang memadai.
Sebagai solusi, Yulianus mengusulkan pembentukan kelompok tani dan penguatan koperasi sebagai langkah strategis. Namun, ia mengakui adanya kendala struktural berupa penguasaan tanah oleh investor yang menghambat pengembangan pertanian lokal. Ia pun menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat kecil harus menjadi indikator utama keberhasilan Pembangunan.
“Jadi, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi dari sektor ekstraktif saja,” katanya.
Anggota dewan ini mendesak pemerintah untuk segera menyusun roadmap ketahanan pangan yang konkret dan berkelanjutan. Menurutnya, transformasi ekonomi daerah perlu dimulai dari sekarang sebelum dampak krisis pasca-tambang benar-benar terjadi. (ADV)
